Pancasila

E.  Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

1.    Masa Sidang BPUPKI II dalam Kaitannya dengan Dasar Negara

Pondasi atau dasar negara sudah selesai dirancang oleh Panitia Sembilan. Masih perlu didiskusikan lagi sebelum bisa ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia secara resmi. Pada sidang BPUPKI II yang diselenggarakan 10-17 Juli 1945 secara inti membahas Rancangan Hukum Dasar. Naskah Piagam Jakarta yang telah disusun akan dijadikan sebagai bagian Pembukaan dari Dasar hukum tertulis tersebut dan rumusan Pancasila terdapat di dalam Pembukaan tersebut. Seluruh anggota BPUPKI sepakat bahwa urutan serta rumusan lima sila Pancasila yang ada di dalamnya. Seluruh isi Rancangan Dasar hukum tertulis juga sudah disepakati. Selesai sudahlah perumusan pondasi, tinggal mendirikan negaranya. Karena tugasnya sudah berakhir, BPUPK pun dibubarkan. BPUPKI melaporkan hasil kerjanya pada pemerintah bala tentara JEPANG. Kemudian mengusulkan suatu badan baru yang cakupannya lebih luas. Dengan demikian, BPUPKI tidak semata memebahas tentang persiapan kemerdekaan namun lebih luas mulai dari dasar negara, bentuk negara, dasar hukum.

2.    Pembentukan PPKI dan Proklamai Kemerdekaan RI

Tiba waktunya bagi para pemimpin bangsa untuk memikirkan bagaimana cara mendirikan negara. Saat itu kekuatan Jepang mulai melemah. Apalagi setelah pasukan Sekutu membom kota Hiroshima dengan bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945. Jepang mulai panik. Pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Docuritsu Junbi Inkai). Pada saat itu, PPKI diketua oleh Ir. Soekarno dan Wakilnya Drs. Moh. Hatta. Dua setelah pembentukan PPKI, tanggal 9 Agustus 1945 ketua dan wakil PPKI serta ketua BPUPKI diminta menghadap Jenderal Terauci di Dallat. Vietnam, oleh pemerintah Jepang untuk membicarakan rencana kemerdekaan lebih lanjut.
       Kemudian pada 12 Agustus, Jenderal Terauchi menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada 24 Agustus 1945 yang meliputi bekas Hindia Belanda. Namun, pada tanggal 15 Agustus ternyata tentara sekutu Jepang menyerah dan pemerintah Jepang menyuruh Indonesia mempertahankan status quo. Inggris diberi tugas oleh Sekutu untuk menjaga wilayah Asia, termasuk Indonesia. Namun saat itu, Inggris belum sampai ke daratan nusantara. Akibat kekalahan Jepang dan bangsa Inggris yang tak kunjung datang, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power.

Jenderal Jepang menyebut Indonesia boleh merdeka setelah tanggal 24 Agustus 1945. Jepang seolah-olah akan membantu Indonesia untuk merdeka, sehingga Indonesia akan merasa berhutang budi dan terus bergantung pada Jepang. Saat itu juga, disepakati membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai pengganti BPUPK. Pada tanggal yang sama 15 Agustus 1945, berita penyerahan jepang kepada sekutu semakin jelas. para pemuda seperti: Sukarni, Sayuti Melik, dan lainnya menuntut segera memproklamirkan kemerdekaan. Namun Ir. Soekarno menolak, dan menyatakan Tanggal 16 Agustus 1945 akan mengadakan sidang PPKI.

Sehari setelah itu, tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno dan Moh. Hatta di bawa oleh para pemuda untuk diasingkan ke Rengasdengklok. Hal ini karena, rakyat akan ke Jakarta untuk meluciti tentara Jepang. Namun, kenyataannya di Jakarta tidak terjadi apa-apa. Alhasil, pada saat melakukan sidang PPKI pemerintah Jepang tidak mengizinkan karena masih dalam Status Quo. Hal ini dapat maknai bahwa janji kemerdekaan yang diberikan Jepang telah dicabut. Oleh karena itu, Soekarno-Hatta setuju akan dilaksanakannya proklamasi di Jakarta. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.

3.    Pelobian dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Setelah dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan RI, pada sore harinya Hatta mendapatkan masukan dari masyarakat timur bahwa keberatan dengan rumusan sila I Pancasila yaitu: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal ini karena, rumusan sila tersebut bernuansa Islam. Mereka meminta, rumusan sila I itu dirubah. Awalnya, Moh. Hatta melobi Ki Bagus Hadikusumo sebagai salah satu anggota panitia 9 dan tokoh Islam. Namun, pada itu Ki Bagus Hadikusumo menolak untuk dilakukan perubahan. Moh. Hatta kemudian tidak putus asa, beliau meminta bantuan pada Kasman Singodimedjo untuk melobi Ki Bagus Hadikusumo. Setelah memperoleh persetujuan dari Ki Bagus Hadikusumo, pada sidang PPKI melakukan perubahan sila pertama yang semula terdiri 7 kata menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sdang PPKI I tersebut menetapkan Pancasila sebagai dasar negara secara bulat dan utuh.

Untuk memperjelas pemahaman materi, silakan bisa disimak video kronologi penetapan Pancasila sebagai berikut.

Sumber:

Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Zaim Uchrowi dan Ruslinawati. 2021. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/10/090000269/ppki--sejarah-tujuan-peran-dan-tugasnya?page=all.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila

 D.  Perumusan Dasar Negara

Mr. Muhammad Yamin

Perumusan dasar negara Indonesia dirumuskan pada sidang BPUPKI I pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Pada pembukaan sidang tersebut, Radjiman sebagai ketua bertanya pada peserta sidang, “Apakah dasar negara yang akan dipergunakan jika Indonesia merdeka?”. Penyampaian gagasan di awali oleh Mr. Muhammad Yamin yang disampaikan dalam bentuk lisan dan tertulis. Adapun dalam bentuk lisan, meliputi:

1)   Peri Kebangsaan.

2)   Peri Kemanusiaan

3)   Peri Ketuhanan

4)   Peri Kerakyatan, dan

5)   Kesejahteraan Rakyat

Sementara, untuk usulan dalam bentuk tulisan meliputi:

1)   Ketuhanan Yang Maha Esa

2)   Kebangsaan persatuan Indonesia

3)   Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab

4)   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

5)   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Prof. Dr. Soepomo

Rumusan dasar negara selanjutnya disampaikan oleh Mr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Menurutnya, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya, di bawah ini usulan dasar negara menurut Soepomo.

1)   Persatuan (Unitarisme)

2)   Kekeluargaan

3)   Keseimbangan lahir dan batin

4)   Musyawarah

5)   Keadilan rakyat

Soepomo juga menguraikan kaitannya dengan filsafat negara Indonesia

1)   Negara tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, mengatasi semua golongan, baik besar maupun kecil (Faham Integralistik).

2)   Warganegara takluk kepada Tuhan.

3)   Pimpinan negara, khususnya kepala negara, terus menerus bersatu jiwa dengan rakyat.

4)   Ekonomi negara bersifat kekeluargaan.

5)   Hubungan antar bangsa: Indonesia sebagai anggota keluarga asia timur raya

Ir. Soekarno

Dalam sidang BPUPKI tersebut Dr. Radjiman mengajukan permintaan fundamental yaitu yang menyangkut dasar filsafat negara (philosofische groundslag) Indonesia negara merdeka. Meskipun Muh. Yamin dan Soepomo telah menyampaikan pidato penting dalam perumusan dasar negara dan sistem negara yang akan dibentuk, tetapi pidato fundamental yang menyampaikan terkait pemikiran dasar negara adalah Soekarno. Soekarno mengusulkan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 secara lisan tanpa teks. Beliau mengususlkan lima prinsip dasar negara yaitu:

1)   Kebangsaan Indonesia

2)   Internasional atau Perikemanusiaan

3)   Mufakat atau Demokrasi

4)   Kesejahteraan Sosial, dan

5)   Ketuhanan Yang Maha Esa

Lima prinsip dasar negara tersebut dinamakan “Pancasila”. Berikutnya, Soekarno juga menguraikan bahwa kelima prinsip dasar negara tersebut dapat diperas menjadi “Tri Sila” yang berbunyi: 1) sosio-nasionalisme (Kebangsaan Indonesia dan Peri kemanusiaan); 2) sosio-demokrasi (Mufakat dan Kesejahteraan sosial); dan 3) Ketuhanan. Selain itu, beliau mengusulkan juga konsep “Eka Sila” yaitu Gotong Royong. BPUPK sudah sepakat bahwa Pancasila adalah nama dasar negara Indonesia yang akan didirikan. Sesuai namanya, isi Pancasila adalah lima hal yang masih akan dirumuskan kembali.

Setelah memasuki akhir sidang BPUPKI I kemudian terbentuklah panitia delapan yang bertugas mengkaji serta merumuskan berbagai usul yang masuk mengenai dasar negara selama masa sidang BPUPKI Periode I. Adapun anggota dari panitia delapan ini adalah:

1)   Ir. Soekarno (Ketua),

2)   Ki Bagus Hadikusumo,

3)   KH. Wakhid Hasyim, 

4)   Mr. Muh. Yamin, 

5)   Sutardjo Kartohadikusumo,

6)   Mr. AA. Maramis,

7)   Otto Iskandardinata,

8)   Drs. Muh. Hatta.

Panitia Sembilan

Panitia delapan melakukan sidangnya pada tanggal 22 Juni 1945. Anggota BPUPKI yang hadir pada saat itu sebanyak 38 orang. Kemudian, hasil sidang membentuk PANITIA SEMBILAN yang terdiri atas:

1)   Ir. Soekarno,

2)   KH. Wakhid Hasyim,                

3)   Mr. Muh. Yamin,

4)   Mr. Ahmad Subardjo,

5)   Mr. AA. Maramis,

6)   Drs. Muh. Hatta,

7)   H. Agus Salim,

8)   Abdul Kahar Muzakkir,

9)   Abikusno Tjokrosujoso

Sembilan tokoh nasional itu berasal dari berbagai kalangan berbeda, mulai Hatta yang berasal dari wilayah barat Indonesia hingga Maramis yang mewakili para tokoh dari kawasan timur Indonesia. Selain terdapat dua golongan berbeda yakni agamis dan nasionalis. Pada saat panitia Sembilan rapat, terjadi perdebatan antara golongan nasionalis dan agamis. Golongan agamis meminta, bahwa negara Indonesia dibentuk berdasarkan agama. Sementara golongan nasionalis menolak karena penganut kebangsaan khawatir hal itu akan membuat umat lain merasa tidak nyaman. Kemudian, secara sepakat menyerukan bahwa sila pertama harus mengenai Ketuhanan. Hasil dari rapat panitia Sembilan ini menghasil gagasan terkait konsep dasar negara Pancasila melalui hasil kompromi antara golongan nasionalis dan agamis. Adapun hasil konsep dasar negara menurut Panitia Sembilan sebagai berikut.

1)   Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemeluknya.

2)   Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

3)   Persatuan Indonesia.

4)   Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

5)   Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hasil dari sidang panitia Sembilan ini mengasilkan rumusan dasar negara yang disebut PIAGAM JAKARTA (JAKARTA CHARTER) pada tanggal 22 Juni 1945.

Sumber:

Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Zaim Uchrowi dan Ruslinawati. 2021. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6186446/sejarah-singkat-perumusan-pancasila-ada-3-tokoh-yang-berikan-usulan.

https://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmmc.tirto.id%2Fimage%2F2016%2F09%2F16%2FTIRTOSoepomo_square.JPG&tbnid=lBrkUhiFIiRL6M&vet=12ahUKEwj-moW_u5KAAxV04qACHR5hDS4QMygKegUIARC8AQ..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftirto.id%2Fm%2Fsoepomowx&docid=_exeqsBP_Oye5M&w=1140&h=1140&q=soepomo%20png&ved=2ahUKEwj-moW_u5KAAxV04qACHR5hDS4QMygKegUIARC8AQ

https://www.juraganles.com/2017/09/perumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-ideologi-bangsa.html

 

C.  Lahirnya Istilah Pancasila

Dalam Perang Asia Timur Raya, posisi Jepang terdesak oleh Sekutu. Jepang berusaha memikat hati Indonesia dengan menjanjikan dan membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. janji Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso untuk memperkenankan kemerdekaan bagi Indonesia. Koiso mengemukakan janji kemerdekaan bagi Indonesia di depan sidang parlemen Jepang Teikoku Ginkai pada 7 September 1944. Dalam pengumumannya, Koiso mengatakan bahwa Kekaisaran Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Hindia Timur (Indonesia), "To Indo no jori dokuritu," atau "Indonesia sanggup merdeka sekarang." Janji kemerdekaan oleh Jepang diikuti dengan diperbolehkannya bendera merah putih dikibarkan, tetapi masih harus berdampingan dengan hinomaru, bendera Jepang. Lalu, memperboleh menyanyikan lagu Indonesia raya dan membahas tentang politik.

Kekalahan Jepang di atas menunjukkan bahwa seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik mulai dapat dikalahkan. Peristiwa tersebut diikuti oleh peletakan jabatan Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo, sehingga digantikan oleh Koiso. Janji Koiso terkait kemerdekaan Indonesia diikuti oleh pengumuman pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Chosakai) yang disingkat BPUPKI. Pengumuman ini disampaikan 1 Maret 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang di Jawa melakui Balatentara XIV, Jenderal Kumakichi Harada. Namun, Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia, guna mempertahankan sisa kekuatan mereka.

BPUPKI

Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI dibentuk diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan wakilnya bernama Soeroso. Anggota BPUPKI terdiri atas 67 orang. 60 orang anggota aktif merupakan tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran. Sementara tujuh orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang. Namun, mereka tidak mempunyai hak suara. Para anggota BPUPKI ini disahkan pada tanggal 28 Mei 1945. Kantornya di gedung Chuo Sangi-in yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri, di Jakarta. Dalam peresmian itu bendera Indonesia merah putih dan bendera Jepang secara bersama. Wakil Indonesia mengibarkan bendera Jepang, sedangkan wakil Jepang mengibarkan bendera merah putih. Anggota BPUPKI ini memiliki latar belakang yang berbeda mulai dari golongan nasionalis, agamis, sosialis, dan politis. Hal ini dilakukan untuk mencapai representasi yang lebih inklusif dan merangkul berbagai latar belakang ideologi dan keyakinan dalam upaya merumuskan dasar negara Indonesia. Selain itu, hal ini juga agar terhindar dari potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan ideologi atau keyakinan. Tugas lembaga ini adalah membuat rencana atau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka.

Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei 1945, di awali dengan pembahasan dasar negara Indonesia. Penyampaian gagasan disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Rumusan dasar negara dari Soekarno inilah yang mencetuskan konsep Pancasila “Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi,” tegas Soekarno. 

Menurut Soekarno, malam hari sebelum mengusulkan Pancasila itu ia keluar rumah, melihat ke atas langit dan menatapi bintang-bintang yang ada di angkasa. Ia menyatakan kesadarannya bahwa manusia sangatlah kecil. Tidak memiliki kekuatan apapun selain atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu Soekarno berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan ilham dalam merumuskan dasar negara. Setelah ia selesai memanjatkan doa, ia mendapatkan inspirasi bahwa dasar negara yang sedang dirumuskan secara bersama harus digali dari bumi Indonesia sendiri, dari kebudayaan yang mengakar pada masyarakat Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 itu, semua peserta sidang BPUPK sepakat dengan nama Pancasila. Maka tanggal itu kemudian dijadikan sebagai Hari Lahir Pancasila. Mengenai butir-butir isi Pancasila, BPUPK memutuskan untuk dirumuskan kembali

 

 

Sumber:

Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Zaim Uchrowi dan Ruslinawati. 2021. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/15/070000569/bpupki--latar-belakang-dan-anggotanya.

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5703995/latar-belakang-dibentuknya-bpupki-oleh-jepang.

https://www.gramedia.com/literasi/susunan-organisasi-bpupki/

https://www.kompas.com/stori/image/2022/07/06/110000479/sejarah-bpupki-tujuan-tugas-anggota-dan-hasil-sidangnya?page=1

Pendidikan Pancasila Kelas VII

 BAB I
SEJARAH KELAHIRAN PANCASILA

 

A.  Filosofi Garuda Pancasila

Kalian tentu tahu burung Garuda. Burung yang gambarnya dijadikan lambang negara Indonesia, dengan simbol Pancasila di dadanya. Tapi pernahkah kalian melihat burung Garuda yang hidup? Garuda adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang. Burung itu merupakan anak dewa yang menjadi tunggangan raja dalam melawan kejahatan. Di alam nyata, burung Garuda dalam cerita tersebut adalah burung rajawali atau burung elang besar. Jenis burung terbesar yang dapat terbang di angkasa. Burung rajawali atau elang bukan hanya kuat namun juga gagah. Dengan membentangkan sayapnya, elang dapat melayang tinggi di angkasa serta menjelajahi daerah yang luas. Tidak ada burung yang tampak segagah rajawali saat terbang. Maka rajawali atau elang memang layak dijadikan lambang negara Indonesia. Salah satu jenis elang terbesar di Indonesia adalah rajawali Papua. Nama latinnya adalah Harpyopsis novaeguineae. Rajawali ini termasuk dalam kelompok elang harpi. Tinggi burung ini mencapai 90 cm, sedangkan bentangan sayapnya mencapai sekitar 1,5 meter. Gagah bukan burung rajawali ini? Banyak jenis elang di Indonesia. Yang juga terkenal adalah elang jawa yang memiliki nama latin Nisaetus bartelsi. Memiliki bentangan sayap selebar 120 cm, burung ini termasuk jenis elang berukuran sedang. Yang istimewa dari jenis elang jenis ini adalah jambul atau bulu mahkota di kepala yang membuatnya gagah. Bulu mahkota elang inilah yang dijadikan model bulu mahkota gambar Garuda Pancasila.

 

B.  Latar Sejarah Kelahiran Pancasila

a.    Masa Sejarah Awal

Beberapa peninggalan purba menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak dahulu. Di masa pra aksara sebelum abad ke-3 Masehi, nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan, seperti nekara atau gong perunggu yang ditemukan di banyak tempat, mulai dari Sumatra hingga Alor, Nusa Tenggara Timur. Nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada jejak-jejak peradaban lama. Jejak peradaban di zaman pra aksara itu, antara lain adalah lukisan di dinding gua. Banyak tempat di Indonesia terdapat lukisan gua, seperti di Wamena Papua, di Leang-leang Sulawesi Selatan, hingga di pedalaman Kalimantan. Jejak peradaban lama yang mencerminkan nilai kemanusiaan juga terwujud dengan adanya patung-patung purba seperti di Lembah Bada, Sulawesi Tengah maupun di Gunung Dempo Sumatra Selatan. Nilai kemanusiaan berupa kreativitas dan kesadaran berpikir makin berkembang setelah ada prasasti batu bertulis. Di sekitar abad ke-5, berdiri kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, kerajaan Kutai di Kalimantan Timur disusul kerajaan Kalinga di Jawa Tengah. Prasasti batu bertulis dari zaman itu menunjukkan ketenteraman yang menjadi penanda nilai persatuan, hingga kerakyatan dan keadilan sosial. Masyarakat dalam keadaan damai dan makmur.

b.    Masa Kerajaan Nusantara

1)   Kerajaan Kutai

Berdasarkan catatan Ida Sugiarti dkk. dalam Modul Pendidikan Pancasila (2020, hlm. 28), Kutai Mulawarman dahulu kala hidup dengan mencerminkan nilai sosial, politik, serta ketuhanan. Ketiga aspek ini dicerminkan melalui pengadaan “Kenduri”, yaitu memberi sedekah pada para Brahmana. Raja yang melaksanakan upacara ini adalah Raja Mulawarman. Sebagai bentuk balas kasih kepada Mulawarman, para Brahmana akhirnya memberikan persembahan kepada raja tersebut yang berwujud “Prasasti Yupa”. Selengkapnya, berikut ini tiga nilai Pancasila yang dicerminkan oleh Kerajaan Kutai:

Ketuhanan: Beragama Hindu

Kerakyatan: Rakyat Kutai makmur

Persatuan: Punya wilayah seluas Kalimantan Timur di bawah pemerintahannya

2)   Kerajaan Sriwijaya

Kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatra muncul kerajaan besar Sriwijaya, disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Syailendra di Jawa. Kerajaan kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya pernah memiliki wilayah meliputi Sumatera, sebagian Pulau Jawa, Semenanjung Malaka, dan beberapa daerah lain di sekitarnya. Kendati wilayah kerajaannya luas, namun Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang teratur. Dalam kehidupan ekonomi misalnya, Sriwijaya berupaya menyatukan pengrajin, pedagang, dan pegawai raja. Dengan adanya pegawai raja dan persatuan akses dagangan ini, masyarakat jadi memiliki efektivitas ketika ingin melakukan transaksi. Selain nilai persatuan di atas, berikut ini nilai Pancasila lengkap yang tercermin pada masa Kerajaan Sriwijaya:

Ketuhanan: Menjadi pusat pengajaran agama Buddha di kawasan Asia Tenggara. Kemanusiaan: Mempunyai sikap terbuka kepada pendatang tanpa pandang bulu. Persatuan: Menyatukan pedagang, pengrajin, dan pengawas (pegawai raja).

Kerakyatan: Kehidupan masyarakat sejahtera.

Keadilan: Bercampur baur tanpa memandang latar belakang seseorang.

3)   Kerajaan Majapahit

Selain Kutai dan Sriwijaya, Majapahit juga menjadi salah satu kerajaan yang mencerminkan Pancasila pada zamannya. Kerajaan ini pernah memiliki wilayah kuasa mencakup sebagian besar pantai Nusantara, Vietnam Selatan, hingga Barat Papua. Ketika Majapahit menjalankan kehidupan kerajaannya, orang-orang hidup rukun meski agama mereka berbeda, yakni Hindu dan Buddha. Dengan begitu, unsur persatuan dalam Pancasila terlihat ketika melihat kasus tersebut. Berikut ini nilai-nilai Pancasila lengkap yang dicerminkan oleh Kerajaan Majapahit:

Ketuhanan: Hindu-Buddha hidup bersama dan rukun.

Kemanusiaan: Hayam Wuruk memiliki relasi baik dengan Kerajaan Tiongkok, Kamboja, dan Champa.

Persatuan: Kebersamaan terwujud ketika dua agama berbeda bersatu dalam satu pemerintahan dan dapat hidup damai.

Kerakyatan: Adanya profesi khusus di kerajaan yang memberikan arahan musyawarah

c.    Masa Penjajahan

Makmurnya negeri ini mengundang orang asing datang dari Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa. Mula-mula mereka semua berdagang. Namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Hal itu dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjajah selama sekitar 350 tahun. Di Sumatra terjadi perlawanan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Badaruddin, Si Singamaraja, Imam Bonjol dalam Perang Paderi (1803-1837) dan Cut Nya’ Dhien dalam Perang Aceh (1873-1904). Di Jawa terjadi Perang Diponegoro (1825-1830). Pattimura di Maluku, Jelantik di Bali, juga Pangeran Antasari di Kalimantan juga mengangkat senjata. Sedangkan perang laut besar-besaran dilakukan Sultan Babullah di perairan Maluku dan Papua, Hang Tuah di Selat Malaka, juga Sultan Hasanuddin di Laut Sulawesi dan Laut Jawa. Dengan nilai ketuhanan yang kuat, para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan.

Ketuhanan: Para pahlawan selalu berdoa kepada Tuhan untuk menumpas penjajahan.

Persatuan: Saling membantu satu sama lain dan Gotong royong untuk melawan penjajah.

Kemanusiaan: "Saling menghaergai sesama" yaitu saat melawan penjajah mereka tidak boleh membeda beda kan saat bertarung karna dpt menyebabkan perpecahan.

Kerakyatan: Pada saat ingin menyerang sekutu bangsa Indonesia tidak mungkin menyerang begitu saja. Mereka memakai cara berunding untuk mengatur strategis penyerangan dan Komandan untuk mengatur jalan strategis penyerangan.

Keadilan: Keadilan pada masa penjajahan tidak bisa didapat dengan mudah. Melalui garis penyerangan siapa yang menang dia yang mendapat keadilan.

d.   Masa Kebangkitan Nasional

Memasuki abad ke-20, upaya melawan penjajah tidak lagi dengan perang melainkan lewat gerakan politik. Budi Utomo yang diprakarsai Wahidin Sudirohusodo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Disusul oleh Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto, lalu Muhammadiyah pimpinan K.H. Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama pimpinan K.H. Hasyim Asy’ari. Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara muda yang mendirikan Indische Partij diasingkan ke Belanda. Pulang ke Tanah Air, Dewantara mendirikan Taman Siswa. Abdul Muis, Marah Rusli dan para penulis Balai Pustaka berjuang melalui karya sastra, menyadarkan masyarakat agar terus berjuang untuk merdeka. Puncaknya adalah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, saat para pemuda bersumpah untuk “bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia.” Setelah Sumpah Pemuda, nama Indonesia makin sering dipakai. Soekarno pun mendirikan partai bernama Partai Nasional Indonesia, kemudian diasingkan ke Ende.

 

Sumber:

Buku Teks Pendidikan Pancasila Kelas VII SMP

https://tirto.id/nilai-nilai-pancasila-di-zaman-kerajaan-bagi-bangsa-indonesia-guVT

https://www.facebook.com/lamrimnesia/posts/nilai-pancasila-indonesia-sudah-ada-sejak-zaman-dahulu-ketika-pembangunan-candi-/3040652269496323/

http://www.sdnkedungwungu01.sch.id/2022/06/lambang-negara-republik-indonesia.html

https://brainly.co.id/tugas/25108432